www.halopolisi.com menyajikan berita dan informasi seputar dunia kriminal dan kegiatan kepolisian, kegiatan TNI, serta peristiwa umum. || Dapatkan info jadwal SIM dan Samsat Keliling Jatim setiap hari di halopolisi.com. || Jika Anda menemui penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri, catat nama, pangkat dan kesatuan anggota tersebut. Laporkan ke Div Propam Polri melalui No Telp (021-7218615) atau pengaduan di Website Div Propam Polri (www.propam.polri.go.id) atau twitter Div Propam Polri (@propampolri) atau Facebook Div Propam Polri(propam.polri).

Gugatan Kewenangan Polri Terbitkan SIM Mulai Disidangkan MK

sidang mkJAKARTA (halopolisi.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan gugatan UU nomor 22/2009 tentang Angkutan Jalan yang memberikan kewenangan pada Kepolisian Republik Indoensia (Polri) untuk mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kamis (6/8/2015).

Para penggugat yang terdiri atas dua warga yaitu Alissa Q. Munawaroh Rahman dan Hari serta Kurniawan serta LSM yakni YLBHI, Malang Corruption Watch dan Pemuda Muhammadiyah menganggap wewenang Polri itu berlawanan dengan pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan ‘polisi sebagai alat kemanan negara yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat’.

Para penggugat yang merupakan warga perorangan dan gabungan LSM ini meminta MK membatalkan pasal 64 ayat 4 dan 6, pasal 67 ayat 3, pasal 68 ayat 6, pasal 69 ayat 2 dan 3, pasal 72 ayat 1 dan 3, pasal 75, pasal 85 ayat 5, pasal 87 ayat 2, pasal 88 yang tertuang dalam UU nomor 22/2009 tentang Angkutan Jalan. Pasal itu berisi soal wewenang Polri dalam mengeluarkan SIM, STNK dan BPKB.

“Di negara-negara lain, kewenangan dalam pengurusan SIM diberikan kepada kementerian atau departemen melalui divisi transportasinya,” kata kuasa hukum penggugat, Abdul Wahid dalam sidang gugatan di Gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Para penggugat juga memertanyakan posisi konstitusional Polri dalam kewenangannya mengurus SIM, STNK dan BPKB. Menurut penggugat, hal itu tidak sesuai amanat konstitusi.

“Secara gramatikal sangat jelas bahwa dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 pasca-amandemen menyebutkan bahwa kepolisian adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Jika ada tugas-tugas kepolisian yang tidak dalam kerangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka perlu dipertanyakan konstitusionalitasnya,” tambah Abdul Wahid.

Menurut Abdul Wahid, tugas kepolisian dalam bidang penegakan hukum, perlindungan, pelayanan masyarakat dan pembimbingan masyarakat ditujukan demi tertib dan tegaknya hukum serta terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Tapi ini berbeda jauh dengan tugas administratif di dalam pemberian SIM dan menyelenggarakan registrasi serta identifikasi kendaraan bermotor,” ujarnya.

Sidang akan dilanjutkan 14 hari ke depan dengan agenda perbaikan permohonan.(dtc/ziz)

FOTO: Ilustrasi sidang MK.


Baca juga:

  • Ratusan Buruh PT Cinderela Gelar Aksi di PN Surabaya
  • Juniver Girsang Dukung Keputusan Muktamar NU Soal Haram Membela Koruptor
  • Kejari Surabaya Luncurkan Layanan Si Anti Ribet
  • Dua Bersaudara Barengan Sabet Gelar Doktor Hukum Unair
Tentang Kami || Redaksi|| Kontak || Disclaimer||
Copyright © 2014 HALOPOLISI.