www.halopolisi.com menyajikan berita dan informasi seputar dunia kriminal dan kegiatan kepolisian, kegiatan TNI, serta peristiwa umum. || Dapatkan info jadwal SIM dan Samsat Keliling Jatim setiap hari di halopolisi.com. || Jika Anda menemui penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri, catat nama, pangkat dan kesatuan anggota tersebut. Laporkan ke Div Propam Polri melalui No Telp (021-7218615) atau pengaduan di Website Div Propam Polri (www.propam.polri.go.id) atau twitter Div Propam Polri (@propampolri) atau Facebook Div Propam Polri(propam.polri).

Pakar Hukum Tata Negara: Polri Paling Tepat Terbitkan STNK dan SIM

bpkb-stnk-ilustrasiJAKARTA (halopolisi.com) – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izha Mahendra mengatakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yakni Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) telah memasuki ranah administrasi negara, dimana undang-undang dasar tidak memberikan pengaturan yang spesifik.

Sehingga, lanjut Yusril, kewenangan selayaknya diberikan sepenuhnya pada Polri. “Saya berpendapat yang melakukan identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor, pemberian kewenangan tersebut kepada Polri adalah karena efektifitas, relevansi dan akar historis penyelenggaraan pemerintah di bidang ini,” kata Yusril pada sidang Mahkamah Kontitusi dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dalam pengujian UU Nonor 22 Tahun 2009 tentang Kepolisian, Kamis 22 Oktober 2015.

Menurut Yusril, jika registrasi diserahkan kepada Kementerian Perhubungan, hal tersebut tidaklah efektif. Dengan adanya otonomi daerah, Kementerian Perhubungan tidak mempunyai aparat yang berada di daerah-daerah. Dinas Angkutan Lalu Lintas Jalan di daerah bukanlah organ dari Kementerian Perhubungan melainkan aparat Pemda di kabupaten dan kota.

“Tidak ada network yang secara efektif dapat menghubungkan suatu Dinas LLAJ di suatu daerah dengan daerah lainnya, sehingga negara akan mengalami kesulitan memiliki data base kendaraan bermotor, apalagi melakukan identifikasi kendaraan bermotor yang tidak jarang terkait dengan kemampuan forensik yang samasekai bukan keahlian dan kemampuan Dina LLAJ,” ulas Yusril.

Begitu juga dikaitkan dengan upaya penegakan hukum dalam mengungkap terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan.

“Polri yang tidak terkena otonomi daerah dan bekerja secara struktural dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil, dan memiliki kemampuan melakukan uji forensik kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan pengungkapan suatu tindak pidana adalah instansi yang paling relevan untuk diberikan kewenangan melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor,” tuturnya.(sindonews/abi)

FOTO: ilustrasi


Baca juga:

  • Kekurangan Pasokan Material Plat Nomor Sepeda Motor Tuntas Desember
  • Cara Mengurus SIM Internasional
  • Jadwal SIM Keliling 28 Maret 2014
  • Jadwal SIM Keliling Sabtu 8 Maret 2014
Tentang Kami || Redaksi|| Kontak || Disclaimer||
Copyright © 2014 HALOPOLISI.