www.halopolisi.com menyajikan berita dan informasi seputar dunia kriminal dan kegiatan kepolisian, kegiatan TNI, serta peristiwa umum. || Dapatkan info jadwal SIM dan Samsat Keliling Jatim setiap hari di halopolisi.com. || Jika Anda menemui penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri, catat nama, pangkat dan kesatuan anggota tersebut. Laporkan ke Div Propam Polri melalui No Telp (021-7218615) atau pengaduan di Website Div Propam Polri (www.propam.polri.go.id) atau twitter Div Propam Polri (@propampolri) atau Facebook Div Propam Polri(propam.polri).

Pangkas Budaya Koruptif, Kapolri Launching 3 Aplikasi Online

img-20161216-wa001JAKARTA (halopolisi.com) – Polri melakukan inovasi dalam kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meluncurkan tiga aplikasi online sekaligus yakni e-tilang, SIM Online dan e-Samsat.

Peluncuran dilakukan di Satpas Daan Mogot, Kedaung, Jakarta Barat, Jumat (16/12/2016).

Selain Kapolri, turut hadir dalam acara ini Menpan-RB Asman Abnur, Ketua KPK Agus Rahardjo, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Kakorlantas Irjen Pol Agung Budi Maryoto.

Dalam sambutannya, Kapolri mengatakan, dengan adanya tiga program aplikasi online ini diharapkan budaya koruptif yang masih ada di kepolisian bisa diberantas. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap polisi bisa didapatkan.

“e-Tilang ini sesuai dengan instruksi Presiden untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Jenderal Pol Tito Karnavian.

Kapolri menceritakan awal mula gagasan untuk menerapkan e-tilang ini. Polri dihadapkan pada persoalan sistem hukum pidana di Indonesia yang menempatkan tilang dalam rangkaian sistem pidana.

“Di kita, tilang ini dikriminalisasi. Kalau ada tilang maka masuk ke dalam sistem hukum pidana. Masuk ke pengadilan, dituntut jaksa dan kemudian oleh hakim divonis denda. Di beberapa negara, itu tidak dikriminalkan seperti di Singapura. Begitu ada pelanggaran langsung, dia membayar denda,” bebernya.

Menurut Kapolri, jajarannya dihadapkan pada dua pilihan untuk menyederhanakan prosedur tilang guna memudahkan masyarakat. Pertama, mengubah undang-undang lalu lintas. Kedua, melakukan terobosan hukum.

“Akhirnya kami ambil opsi yang kedua. Terobosan hukum. Jangan mengubah UU. Setelah berkonsultasi dan minta petunjuk dengan MA dan Kejagung. Jadi tetap dikriminalisasi tapi cukup bayar. Jadi disederhanakan. Ini terobosan baru saya kira,” tambahnya.

Meski begitu, Polri juga tetap memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin tetap mengikuti persidangan lengkap dari awal sampai akhir.(dtc/ziz)

FOTO: Kapolri saat melaunching tiga aplikasi online.(dtc)


Baca juga:

  • Mabes Polri dan Polda Jatim Gerebek Gudang Pupuk Ilegal
  • Kapolri Pimpin Sertijab Pejabat Utama Polri
  • Kasus Reklame Sidoarjo Disupervisi KPK dan Mabes Polri
  • Ini Bhabinkamtibmas Peraih Kompolnas Award 2015
Tentang Kami || Redaksi|| Kontak || Disclaimer||
Copyright © 2014 HALOPOLISI.