BKKBN Jatim Dorong Kediri Maksimalkan Aplikasi Kampung KB Online

KEDIRI (halopolisi.com) – Guna memudahkan pemantauan dari pemerintah, Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) Provinsi Jatim mendorong pemerintah daerah agar aktif  menggunakan aplikasi Kampung KB Online.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim, Yenrizal Makmur SP MM saat pencanangan Kampung KB di Kabupaten Kediri, kemarin.
Yenrizal menyatakan, saat ini jumlah Kampung KB di Jatim mencapai angka 1.415 Kampung KB, sedangkan jumlah Kampung KB di Kabupaten Kediri sendiri mencapai 52 Kampung KB.

Jika dilihat jumlah Kampung KB di Kabupaten Kediri setiap tahun mengalami kenaikan hal ini terlihat dari penambahan jumlah Kampung KB setiap tahunnya.

‘’Untuk tahun 2016 terbentuk 1 Kampung KB, tahun 2017 terbentuk 26 Kampung KB dan tahun 2018 terbentuk 25 Kampung KB,’’ ujarnya.
Yenrizal mengatakan, dengan terbentuknya 52 Kampung KB (27 Kampung KB memiliki Aplikasi Kampung KB Online, sedangkan 25 masih dalam proses) di Kabupaten Kediri diharapkan pengelola Kampung KB dapat mengentry data melalui program aplikasi Kampung KB Online.

Menurutnya, aplikasi Kampung KB Online yang telah ada dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pengelola Kampung KB.

‘’Kita akan mudah melakukan pengontrolan jika setiap pengelola Kampung KB melaporkan kegiatanya melalui aplikasi Kampung KB Online. Jika ini dilakukan maka pengawasan pemerintah terhadap perkembangan dan kemajuan Kampung KB dapat berjalan maksimal,’’ ucapnya.
Lebih lanjut orang nomor satu di lingkungan BKKBN Jatim ini mengungkapkan, sebenarnya pelaporan secara berkala pengelolaan Kampung KB melalui aplikasi Kampung KB Online di daerah sangat diperlukan.

Menurutnya, laporan atau data dari aplikasi Kampung KB Online akan memberikan gambaran  tentang kesejahteraan masyarakat, salah satu contohnya dalam aplikasi Kampung KB Online akan terlihat laporan terkait dengan tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan income perkapita masyarakat.

‘’Jadi laporan dari aplikasi Kampung KB Online ini akan menjadi bahan bagi pemerintah dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat,’’ jelasnya.(dna/ziz)